Seksi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan (HAAK) Paroki Kosambi Baru menggelar kegiatan dialog lintas agama yang dikemas dengan acara talkshow dan dirangkai dengan buka puasa bersama pada Selasa (10/3/2026) yang diadakan di Aula Maria Ratu Rosari, Gereja St. Matias Rasul, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Acara yang bekerja sama dengan Komite Lintas Agama Jakarta dihadiri oleh Kombes Pol. Moh. Dofir. Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror, Mabes Polri H. Matsani, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Tumpal Hasiholan Matondang Kasuban Kesbangpol Jakarta Barat, H. Saumun Hasan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jakarta Barat, beserta Tokoh Lintas Agama dan Tokoh Masyarakat. 

Acara diawali dengan doa pembuka yang dipanjatkan sesuai dengan keyakinan masing-masing agama, sebagai simbol penghormatan terhadap keberagaman iman. Selanjutnya, seluruh peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud komitmen kebangsaan dan persatuan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh perwakilan organisasi-organisasi agama, dan acara resmi dibuka oleh Kombes Pol. Moh. Dofir. Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Mabes Polri. 

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni H. Matsani selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, H. Saumun Hasan selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat, serta AKP Mirza Triyuna P. dari Subdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Dalam pemaparannya, H. Matsani selaku Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Ia menyebutkan bahwa keberagaman agama, suku, dan budaya merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang harus dirawat. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kesbangpol memiliki peran strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan melalui berbagai program sosialisasi nilai-nilai Pancasila, penguatan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta peneguhan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesbangpol juga terus bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mendorong terciptanya kerukunan di masyarakat dan ia juga menegaskan bahwa Kesbangpol mendukung berbagai kegiatan sosial masyarakat yang memperkuat persaudaraan lintas agama. 

Ketua FKUB Jakarta Barat, H. Saumun Hasan, menegaskan pentingnya dialog lintas agama, yang merupakan salah satu cara efektif dalam membangun pengertian dan mencegah konflik sosial. Ia juga menjelaskan bahwa FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk menjaga serta merawat kerukunan umat beragama dengan memberdayakan masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya memahami trilogi kerukunan umat beragama, yakni kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Menurutnya, konflik sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama yang sebenarnya mengajarkan kebaikan dan kedamaian.

Di sisi lain, AKP Mirza Triyuna, P. Densus 88 Anti Teror, Mabes Polri, yang juga sebagai narasumber, kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap paham radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak bangsa. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperkuat nilai toleransi serta moderasi agama. Ia menjelaskan bahwa di Densus 88 terdapat Direktorat Pencegahan yang memiliki sejumlah tugas strategis. Salah satunya adalah melakukan “vaksinasi” kepada masyarakat, yakni memberikan edukasi dan penguatan kepada publik agar tidak mudah terpapar paham ekstremisme, radikalisme, maupun intoleransi. Selain itu, Densus 88 juga melakukan upaya menguasai ruang digital, yakni melalui penyebaran narasi positif di media sosial, ruang digital, maupun media massa guna menangkal penyebaran ideologi ekstrem.